100 Hari Kinerja Jokowi Masih Perlu Di Benahi

By Categories : Berita

Sejak dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo (Jokowi) mulai merealisasikan semua janjinya saat kampanye pemilihan presiden. Salah satu janji yang dituangkan dalam sembilan agenda prioritas atau Nawacita adalah pemberantasan korupsi. Gebrakan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja sempat menjadi pusat perhatian di awal-awal masa pemerintahan. Namun menjelang 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK, suara sumbang santer terdengar.

Salah satu sorotan yang paling kuat dalam 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah terseretnya lembaga kepolisian ke dalam arus kuat politik. Perseteruan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid II terjadi lagi, setelah kisah Cicak vs Buaya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hubungan Jokowi-aktivis HAM semakin kentara perceraiannya, setelah aksi kepolisian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam kasus yang menurut aktivis dibuat-buat. Sebab, BW, sapaan Bambang, tengah giat mengusut kasus dugaan rekening gendut, Komjen Budi Gunawan, satu-satunya calon Kapolri usulan Jokowi. Konflik KPK-Polri itu pun semakin kentara di muka, hingga tulisan dibuat, Jokowi belum berhasil menaklukkan masalah yang pernah terjadi di era SBY tersebut.

Di lain waktu, Jokowi-JK justru bersikap tegas terhadap terpidana narkoba. Tanpa khawatir dengan protes negara sahabat, Jokowi memutuskan tidak akan memberikan grasi terhadap terpidana mati narkoba. Hukuman mati pun satu persatu dijatuhkan pemerintah kepada terpidana mati tersebut, sebanyak 12 terpidana mati dari berbagai negara siap menghadapi maut. Protes berupa ancaman penarikan diplomat dari kedutaan Nigeria dan India pun tak dihirau. Lobi Australia untuk terpidana mati Bali Nine juga dianggap angin lalu. Sayangnya, ketegasan terhadap terpidana mati narkoba itu tidak terjadi kepada para pelanggar HAM.

Loading...